Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Ekonomi Daerah

Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berbasis pada keuakatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (Popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan diakuinya, termasuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang meliputi sector pertanian, peternakan, kerajinan, makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi ?

Korupsi, kolusi, nepotisme dan budaya suap di Indonesia sudah semakin parah dan memilukan dibanding Negara-negara tetangga. Bahkan dalam *kasus korupsi* Indonesia selalu menempati peringkat yang memalukan.

Seperti data /Corruption Perception Indeks/ (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir oleh 10 organisasi internasional, pada tahun 2010, Indonesia berada di urutan 110 dengan nilai 2,8. Padahal Negara tetangganya, Singapura bertengger di peringkat 1 dengan nilai hampir mendekati 10 yakni, 9,3. Brunei 5,5 dan Malaysia 4,4 serta Thailand 3,5.

     *Data Seram CIA*

Korupsi politik adalah istilah umum yang mengacu pada kejadian di mana pejabat pemerintah yang ditunjuk atau dipilih, dari hakim sampai legislator dan polisi, gagal untuk menegakkan hukum secara adil dan seimbang.

Penegakan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Cybercrime

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (ius konstituendum) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang – Undang khusus/ cyber law yang mengatur mengenai cybercrime Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasuskasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

Mengapa Koruptor Tidak Takut Hukuman?

Sebenarnya apa itu korupsi? Secara global, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang (negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan serta kepentingan pribadi atau orang lain. Perilaku korup menunjukkan pada sikap suka menerima suap, dan memakai kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dan perlu diketahui, bahwa praktik korupsi itu terjadi di kalangan atas sampai kalangan bawah.

Kesenjangan Sosial di Sekitar Kita

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Biasanya penyebab kesenjangan sosial itu karena adanya perbedaan strata atau kedudukan. Sepertinya kaya dan miskin, pintar dan bodoh, dan lain sebagainya.

Kesenjangan sosial di masyarakat kita, tidak hanya terjadi ketika negara kita sedang dijajah. Tetapi setelah kita merdeka, kesenjangan sosial di negeri ini masih saja terjadi dan menjadi suatu permasalahan besar bagi kehidupan bermasyakat.  Dan juga kesenjangan sosial merupakan masalah yang rumit dan sukar untuk diselesaikan karena menyangkut aspek-aspek yang harus diketahui secara mendalam dan pendekatan lebih serta adanya saling keterkaitan berbagai ospek.

Masalah kesenjangan sosial ini merupakan tugas besar bagi pemerintah dan kesadaran dari diri kita sendiri untuk menyelesaikan bahkan menghilangkan masalah ini. Karena apabila kesenjangan sosial terus terjadi bahkan lebih menyebar lagi maka akan lebih banyak lagi penguasa-penguasa di negeri kita yang tidak memikirkan masyarakatnya.

Hukuman Bagi Koruptor Harus Lebih Berat Biar Kapok !

Pelanggaran Hukum di Indonesia

Pelanggaran hukum berbeda dengan kejahatan namun bisa juga dikenai sanksi seharusnya. Kejahatan adalah pelanggaran yang bukan hanya melanggar hukum perundang-undangan tetapi juga nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan di masyarakat.

Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan, tidak memberi efek langsung kepada orang lain. Namun, di Indonesia ternyata ada tindakan-tindakan yang dimaklumi padahal ini termasuk dalam tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

Tindakan ini bisa bebas merajalela tanpa ada sanksi signifikan yang diberikan, ini dibuktikan dari tetap maraknya tindakan-tindakan ini dilakukan di Indonesia dan bahkan bebas walau di depan publik dan pemerintah. Berikut pelanggaran hukum bahkan tindak kejahatan yang dilakukan di Indonesia namun masih saja merajalela dengan bebas, disajikan dalam daftar sebagai berikut: